JEPARA, 9 Mei 2025 - Sentra industri ukir dan furnitur di Kecamatan Tahunan, Jepara
menyampaikan berbagai aspirasi terkait penguatan ekonomi lokal dalam kegiatan
Serap Aspirasi Masyarakat (ASMAS MPR RI) yang digelar oleh Jamaludin Malik, S.H.,
Anggota DPR/MPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Golkar, Jumat (9/5/2025).
Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Warga Desa Demangan, Kecamatan
Tahunan ini dihadiri oleh 160 peserta yang mewakili 15 desa di Kecamatan Tahunan.
Tema yang diangkat adalah "Hubungan Pusat & Daerah: Optimalisasi Desentralisasi
dan Otonomi Daerah."
Haryanto, perwakilan pengrajin ukir dari Desa Tahunan, menyampaikan keluhan terkait
kesulitan akses pasar global. "Nilai ekspor furnitur dari kecamatan kami mencapai
Rp1,8 triliun pada 2024, tetapi kami sebagai pengrajin hanya mendapatkan 25% dari
total nilai tambah karena terbatasnya akses teknologi dan modal," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Jamaludin Malik memaparkan data hasil survei LPPM
Universitas Diponegoro (2024) yang menunjukkan bahwa 62% pengrajin ukir masih
kesulitan mengakses pasar global secara langsung. "Melalui Komisi XIII, saya akan
mendorong pembentukan ekosistem BUMDes yang terintegrasi dengan industri ukir
dan furnitur Jepara melalui kemitraan strategis dengan BUMN dan swasta," janjinya.
Sementara itu, Sumiyati, Ketua PKK Desa Mantingan, mengangkat isu keterbatasan
partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang desa. "Tingkat kehadiran masyarakat
dalam Musrenbang desa rata-rata hanya 32%, dengan keterwakilan perempuan di
bawah 18%. Kami berharap ada sistem yang memudahkan partisipasi, terutama bagi
perempuan yang memiliki peran ganda," paparnya.
Jamaludin menanggapi dengan menyampaikan komitmennya untuk mendorong
pengembangan aplikasi "e-Musrenbang" yang memudahkan masyarakat memberikan
aspirasi secara digital. "Ini akan memungkinkan partisipasi lebih luas, terutama bagi
kelompok yang selama ini termarjinalkan dalam proses perencanaan pembangunan,"
jelasnya.
Isu lain yang mencuat dalam forum tersebut adalah terkait pengelolaan BUMDes yang
belum optimal. H. Masruri, Ketua BPD Desa Demangan, menyampaikan bahwa dari 15
BUMDes di Kecamatan Tahunan, hanya 5 yang beroperasi optimal dengan kontribusi
rata-rata kurang dari 12% terhadap Pendapatan Asli Desa.
"BUMDes di desa kami belum mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Kami butuh
pendampingan dan regulasi yang memungkinkan BUMDes bersinergi dengan industri
ukir dan furnitur yang menjadi unggulan daerah," imbuhnya.
Misbahussholihin, S.H., M.H., pengurus PC Lakpesdam NU Jepara yang juga menjadi
pembicara dalam forum tersebut, menyoroti kasus keberhasilan Desa Karanganyar
yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebesar 47% melalui pembentukan
BUMDes sektor pariwisata. "Ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan
transformatif, pelibatan multi-stakeholder, transparansi pengelolaan anggaran, dan
inovasi berbasis teknologi, BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,"
terangnya.
Di akhir kegiatan, Jamaludin Malik menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan
aspirasi masyarakat Kecamatan Tahunan dalam forum-forum pengambilan kebijakan di
tingkat nasional. "Saya akan mendorong revisi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes
untuk memperkuat posisi BUMDes dalam rantai nilai ekonomi nasional dan
mengusulkan program khusus pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa,"
tegasnya.
Kegiatan ASMAS yang berlangsung selama enam jam ini juga menghasilkan dokumen
"Ringkasan Aspirasi Masyarakat" yang berisi tujuh pointer penting yang akan menjadi
acuan bagi Jamaludin Malik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan di DPR RI
