Aspirasi Masyarakat Jepara:

Jamaludin Malik Gelar ASMAS MPR RIWujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Selasa, 22 April 2025, menjadi hari yang bermakna bagi masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya warga Kecamatan Kedung. Bertempat di Gedung Mini Soccer Kedung yang berlokasi di Desa Menganti, sebuah kegiatan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) MPR RI digelar dengan antusias oleh lebih dari 150 orang peserta yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Acara ini dipimpin langsung oleh Jamaludin Malik, S.H., Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI Dapil Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait tema besar yang diangkat, yakni “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.”

Kegiatan ASMAS ini tidak hanya menjadi ajang dialog antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi juga menjadi platform untuk mendengarkan suara-suara nyata dari masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Peserta yang hadir berasal dari berbagai sektor vital, seperti petani padi, petani garam, nelayan, masyarakat pesisir, perajin ukir, pengusaha meubel, pekerja tenun ikat, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran mereka mencerminkan keberagaman potensi ekonomi di wilayah Jepara yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional.

Membuka Dialog: Menuju Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Jamaludin Malik, yang menyampaikan pentingnya tema ASMAS kali ini. “Ekonomi kerakyatan adalah fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila,” ujarnya membuka diskusi. Ia menekankan bahwa ekonomi kerakyatan bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi harus menjadi gerakan nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.

Jamaludin juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kerakyatan, seperti minimnya akses modal, terbatasnya teknologi, serta distribusi hasil produksi yang belum merata. “Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat, terutama pelaku ekonomi kerakyatan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya.

Dalam sesi utama, Jamaludin menguraikan beberapa prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pertama, ekonomi harus berbasis pada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan, bukan individualisme atau kapitalisme yang berlebihan. Kedua, pembangunan ekonomi harus menyeimbangkan aspek material dan spiritual, sehingga tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka-angka statistik semata. Ketiga, distribusi hasil pembangunan harus merata, dengan prioritas pada pemberdayaan kelompok marjinal dan rentan.

Suara dari Lapangan: Aspirasi dan Harapan Masyarakat

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung sangat dinamis. Para peserta tampak antusias menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari keluhan terkait infrastruktur hingga harapan untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah. Salah satu peserta, Suparman, seorang petani padi dari Desa Menganti, mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh para petani di wilayahnya. “Kami sering kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan alat pertanian modern. Selain itu, harga gabah sering kali tidak stabil, membuat kami sulit memenuhi kebutuhan hidup,” katanya.

Senada dengan Suparman, seorang nelayan bernama Arifin juga menyampaikan keluhan terkait minimnya fasilitas pelabuhan dan peralatan penangkapan ikan. “Kami membutuhkan dermaga yang lebih baik dan bantuan perahu motor agar bisa menjangkau wilayah laut yang lebih luas. Saat ini, hasil tangkapan kami masih jauh dari optimal,” ungkapnya.

Di sisi lain, para perajin ukir dan pengusaha meubel juga menyampaikan aspirasi mereka. Ahmad, seorang perajin ukir dari Desa Troso, mengatakan bahwa industri meubel di Jepara saat ini menghadapi persaingan ketat dari produk impor. “Kami butuh pasar yang lebih luas dan promosi yang lebih masif untuk produk lokal. Selain itu, biaya logistik yang tinggi juga menjadi kendala bagi kami,” tuturnya.

Tidak ketinggalan, para pekerja tenun ikat dan pelaku UMKM juga turut menyuarakan aspirasi mereka. Seorang pekerja tenun ikat bernama Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta akses ke pasar yang lebih luas. “Produk kami memiliki nilai seni tinggi, tetapi masih sulit diterima di pasar internasional karena kurangnya branding dan pemasaran,” ujarnya.

Solusi dan Rekomendasi: Langkah Konkret untuk Pemulihan Ekonomi

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Jamaludin Malik memberikan tanggapan yang komprehensif. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini ke tingkat pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. “Masukan dari masyarakat ini sangat berharga bagi kami. Kami akan terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama pelaku ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Beberapa solusi konkret yang ditawarkan oleh Jamaludin antara lain: 

1. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan dermaga, jalan desa, dan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 
2. Akses Modal dan Teknologi: Penyediaan kredit lunak bagi pelaku UMKM serta pelatihan penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. 
3. Promosi Produk Lokal: Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan produk meubel, tenun ikat, dan hasil kerajinan lainnya di pasar internasional. 
4. Stabilisasi Harga: Pengawasan ketat terhadap harga gabah dan hasil tangkapan ikan untuk melindungi petani dan nelayan dari praktik monopoli. 
5. Pelatihan dan Pemberdayaan: Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama di sektor kerajinan dan UMKM.

Selain itu, Jamaludin juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendorong perekonomian daerah. “Kita semua memiliki peran dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Mari kita bersama-sama bergerak menuju kemajuan,” ajaknya.

Penutup: Komitmen untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Kegiatan ASMAS ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Suasana khidmat tercipta saat semua peserta bersama-sama berdoa untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum meninggalkan lokasi, Jamaludin sempat berbincang singkat dengan beberapa peserta untuk mendengarkan lebih lanjut aspirasi mereka. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Melalui ASMAS ini, Jamaludin Malik berhasil menunjukkan bahwa dialog antara wakil rakyat dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat, ekonomi kerakyatan dapat dihidupkan kembali sebagai fondasi pembangunan bangsa. Seperti yang disampaikan Jamaludin dalam penutupannya, “Kita adalah mozaik indah yang bersatu dalam Bingkai NKRI. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk masa depan yang lebih cerah.” Kegiatan ini pun mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pelaku ekonomi. Semoga langkah-langkah seperti ini dapat terus dilakukan di berbagai daerah untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.