Inovasi Teknologi ala Mas Malik

“Dari Nusakambangan ke Solusi Nasional Banjir dan Sampah”

Jamaludin Malik, S.H., M.H., atau yang lebih akrab disapa Mas Malik, telah lama dikenal sebagai inovator di bidang lingkungan hidup di parlemen Indonesia. Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II, yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak, Mas Malik mewakili Fraksi Partai Golkar di Komisi XII, yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, Mas Malik memulai karir politiknya dengan fokus pada isu-isu lokal yang sering kali diabaikan, seperti pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir dan pedesaan. Dapilnya, yang kaya akan warisan budaya seperti ukiran kayu di Jepara dan industri rokok di Kudus, juga rentan terhadap bencana alam. Banjir rob di Demak, misalnya, sering kali diperburuk oleh penyumbatan sungai akibat sampah plastik dan limbah rumah tangga, sementara Jepara menghadapi ancaman erosi pantai yang dipicu oleh limbah maritim. Pengalaman ini membentuk visinya untuk mengintegrasikan teknologi dalam solusi lingkungan, membuatnya menjadi suara progresif di DPR.

Pernyataan terbaru Mas Malik menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah dan sistem peringatan dini banjir, terinspirasi dari kesuksesan proyek di Nusakambangan. “Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” katanya di Jakarta, Rabu (17/9/2025), merespons prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang musim hujan ekstrem pada 2025-2026. Prediksi BMKG ini mencakup dua gelombang puncak: November-Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari-Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan potensi curah hujan ekstrem di mana hujan sebulan bisa turun dalam satu hari. Menurut Mas Malik, ancaman ini bukan hanya soal cuaca, tapi juga faktor manusia seperti krisis sampah yang memperparah banjir.

Fokus Mas Malik pada teknologi berawal dari pengalaman langsung di dapilnya, di mana banjir rob di Demak sering merendam permukiman dan lahan pertanian, menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan dan petani. Namun, inspirasi utamanya datang dari Pulau Nusakambangan, meskipun berada di luar Jepara, Kudus, dan Demak—tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini, yang dulunya mengalami darurat sampah dengan 12 unit pemasyarakatan (UPT) yang menghasilkan limbah besar, kini telah mencapai status zero waste berkat penerapan mesin insinerator. Teknologi ini memungkinkan pengolahan sampah secara cepat dan ramah lingkungan, mengubah limbah menjadi abu yang tidak berbahaya. “Kita perlu belajar dari Pulau Nusakambangan yang dulunya darurat sampah dengan 12 UPT, namun kini berhasil mencapai zero sampah berkat tata kelola dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Mas Malik. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Nusakambangan untuk dikelola, menjadikannya model kolaborasi antarwilayah. Mas Malik mendesak replikasi model ini di seluruh Indonesia, termasuk di Bali yang sedang mengalami krisis sampah parah. Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai telah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, dan menelan korban jiwa akibat banjir yang semakin sering.

Untuk sistem peringatan dini banjir, Mas Malik mengusulkan pendekatan inovatif dengan integrasi data dari BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia membayangkan sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data real-time dan sensor Internet of Things (IoT) yang ditempatkan di sungai-sungai rawan untuk mendeteksi kenaikan air dini. “Banjir bukan semata fenomena alam,” katanya, menyoroti bagaimana sampah memperburuk situasi, seperti di Demak yang rawan banjir rob akibat penyumbatan drainase. Integrasi ini, menurutnya, akan menghasilkan prediksi akurat yang bisa dikirimkan melalui aplikasi mobile atau sirene otomatis, mengurangi korban jiwa dan kerugian ekonomi. Prediksi BMKG tentang hujan ekstrem menambah urgensi, karena tanpa sistem canggih, banjir bisa menghancurkan infrastruktur di wilayah seperti Jawa Tengah, termasuk dapil Mas Malik di mana Kudus sering terdampak banjir bandang dari sungai-sungai pegunungan.

Selain itu, Mas Malik mengadvokasi penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah sebagai solusi jangka panjang. Ia mendorong pengembangan bank sampah digital, di mana warga bisa melacak dan menjual sampah daur ulang melalui aplikasi, serta teknologi daur ulang canggih yang mengubah plastik menjadi bahan baku baru. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) juga menjadi prioritas, di mana sampah organik dan non-organik diubah menjadi energi listrik, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. “Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026,” tegasnya, agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon, tapi aksi nyata yang melindungi masyarakat dan perekonomian nasional. Ia menekankan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk pembiayaan berkelanjutan, memastikan inovasi ini terjangkau dan berdampak luas. Kritiknya terhadap pola respons reaktif pemerintah—di mana bantuan hanya datang setelah bencana—mendorong pendekatan proaktif, seperti investasi preventif yang bisa mencegah kerugian triliunan rupiah setiap tahun.

Inovasi Mas Malik telah diakui secara luas, tidak hanya di kalangan legislator tapi juga aktivis lingkungan dan masyarakat. Di Jepara dan Kudus, ia aktif mempromosikan teknologi lingkungan melalui program edukasi di sekolah-sekolah, mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah digital dan pemantauan banjir menggunakan gadget sederhana. Seminar yang ia selenggarakan di Demak sering kali melibatkan ahli teknologi untuk mendemonstrasikan sensor IoT, menginspirasi generasi muda menjadi agen perubahan. Pernyataan terbarunya ini berpotensi merevolusi pengelolaan bencana di Indonesia, mengubah Nusakambangan dari pulau terpencil menjadi blueprint nasional. Jika diimplementasikan, kebijakan ini bisa melindungi masyarakat dari dampak banjir yang tidak hanya fisik, tapi juga ekonomi dan sosial—seperti hilangnya mata pencaharian di dapilnya akibat banjir rob, atau kerugian pariwisata di Bali. “Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif,” pungkas Mas Malik, menjanjikan bahwa DPR RI akan mengawal alokasi dana memadai di APBN 2026 untuk mitigasi iklim. Dengan visi teknologi yang progresif, Mas Malik membuktikan bahwa inovasi bisa menjadi jembatan antara masalah lokal dan solusi nasional. Dari Nusakambangan ke seluruh Indonesia, pendekatannya ini bukan hanya teori, tapi panggilan aksi untuk pemerintah agar bertindak sebelum bencana berikutnya melanda. Di tengah perubahan iklim yang semakin tak terduga, peran legislator seperti Mas Malik menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.