150 Tokoh Masyarakat Jepara Ikuti Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Anggota DPR RI Jamaludin Malik

JEPARA, Sebanyak 150 tokoh masyarakat dan pegiat desa dari 25 desa di Kabupaten Jepara mengikuti kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Balai Pertemuan Warga Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Jepara, pada Minggu (18/5/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, S.H., ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat akan fondasi kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jamaludin Malik yang menjadi narasumber tunggal acara tersebut menyampaikan bahwa sosialisasi 4 Pilar MPR RI merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar berbangsa dan bernegara.
“Empat Pilar MPR RI adalah fondasi yang menjadi pijakan bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks, pemahaman yang utuh tentang keempat pilar ini menjadi sangat krusial,” ujar Jamaludin Malik dalam sambutannya.
Dalam presentasinya, anggota legislatif dari Dapil Jateng II (Jepara, Kudus, Demak) ini menjelaskan secara mendetail tentang sejarah, makna, dan relevansi kontemporer dari 4 Pilar MPR RI. Malik menggunakan pendekatan historis-kontekstual untuk membantu peserta memahami signifikansi masing-masing pilar.
“Pancasila lahir dari proses dialektika panjang para pendiri bangsa, bukan sekadar rumusan di atas kertas. Ini adalah kristalisasi nilai-nilai yang digali dari kearifan lokal dan menjadi jawaban atas kebutuhan bangsa yang majemuk,” jelasnya saat membahas Pancasila.
Saat membahas UUD 1945, Malik memaparkan perkembangan konstitusi Indonesia dari masa ke masa dan mengaitkannya dengan tantangan kontemporer. “UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen pasca reformasi, namun esensi dan semangat dasarnya tetap dipertahankan. Konstitusi kita adalah konstitusi yang hidup, yang harus terus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman,” terangnya.

Pembahasan tentang NKRI dibawakan Malik dengan perspektif geopolitik dan historis. Ia menekankan bahwa bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan pilihan yang paling tepat untuk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis.
“NKRI bukanlah warisan kolonial, melainkan pilihan sadar para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Malik mengakhiri presentasinya dengan pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang meneguhkan pluralitas Indonesia. “Keberagaman adalah kodrat bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, tapi cara hidup yang harus kita praktikkan dalam keseharian,” tegasnya.
Setelah presentasi, acara dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang membagi peserta ke dalam lima kelompok diskusi berbeda. Masing-masing kelompok difasilitasi oleh seorang moderator untuk membahas aspek-aspek spesifik dari implementasi 4 Pilar di tingkat lokal.
Kelompok pertama membahas tentang “Implementasi Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”. Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya penguatan musyawarah desa sebagai manifestasi sila keempat dan perlunya program bantuan sosial yang lebih terarah sebagai implementasi sila kelima.
“Musyawarah desa seharusnya tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah pengambilan keputusan yang melibatkan semua elemen masyarakat,” ujar H. Nur Kholiq, tokoh masyarakat dari Desa Bapangan yang menjadi juru bicara kelompok pertama.
Kelompok kedua berfokus pada “UUD 1945 dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Desa”. Diskusi ini mengangkat isu-isu seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas di pedesaan, serta jaminan hak atas tanah dan sumber daya alam.
“Banyak warga desa yang tidak memahami bahwa mereka memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat,” kata Sumiyati, aktivis perempuan dari Desa Ngeling.
Kelompok ketiga membahas “Penguatan NKRI Melalui Pembangunan Desa”. Diskusi ini menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan untuk menjaga keutuhan NKRI. Para peserta menekankan bahwa kesenjangan pembangunan antara desa dan kota dapat menjadi potensi ancaman bagi kesatuan bangsa.
“Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah kunci untuk menjaga kesatuan bangsa. Jika ada daerah yang merasa tertinggal atau terabaikan, potensi disintegrasi akan semakin besar,” ungkap Suparman, tokoh pemuda dari Desa Troso.
Kelompok keempat mengangkat tema “Bhinneka Tunggal Ika dan Harmoni Sosial di Tingkat Desa”. Diskusi ini menghasilkan beberapa inisiatif untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarwarga, seperti festival budaya lintas agama dan tradisi, serta pembentukan forum komunikasi antarumat beragama di tingkat desa.
“Kita butuh lebih banyak ruang-ruang perjumpaan yang memungkinkan warga dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi secara positif,” usul KH. Masrukhin, pemuka agama dari Desa Lebuawu.
Kelompok kelima membahas “Strategi Penguatan 4 Pilar Melalui Pendidikan dan Budaya”. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai 4 Pilar ke dalam kegiatan-kegiatan budaya lokal dan kurikulum pendidikan non-formal di desa.
“Kearifan lokal Jepara, seperti tradisi ukir dan filosofi Kartini, dapat menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” kata Endang Susilowati, penggiat pendidikan dari Desa Pecangaan Wetan.
Setelah sesi FGD, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lima orang peserta mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Jamaludin Malik.
Ahmad Taufiq, tokoh pemuda dari Desa Kaliombo, mengajukan pertanyaan tentang strategi konkret untuk menginternalisasikan nilai-nilai 4 Pilar kepada generasi milenial dan Gen Z.
“Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai 4 Pilar kepada generasi muda yang cenderung lebih terpapar informasi global dan kadang kurang tertarik dengan isu-isu kebangsaan?” tanya Taufiq.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Malik menekankan pentingnya adaptasi dalam metode sosialisasi. “Kita perlu mengemas nilai-nilai kebangsaan dalam bahasa dan medium yang sesuai dengan karakteristik generasi digital. Misalnya, melalui konten-konten kreatif di media sosial, game edukasi, atau aplikasi interaktif,” jawabnya.
Pertanyaan kedua datang dari Hj. Muniroh, tokoh perempuan dari Desa Margoyoso, yang menanyakan tentang peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai 4 Pilar.
“Sebagai ibu yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anak, bagaimana perempuan bisa berperan lebih strategis dalam menanamkan nilai-nilai 4 Pilar?” tanyanya.
Jamaludin Malik merespons dengan menekankan posisi strategis perempuan sebagai pendidik utama dalam keluarga. “Perempuan, terutama ibu, adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nilai-nilai kebangsaan seharusnya ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga melalui keteladanan dan pembiasaan,” jelasnya.
Pertanyaan ketiga diajukan oleh Sutrisno, tokoh masyarakat dari Desa Kedung, yang menyoroti tantangan implementasi 4 Pilar di tengah polarisasi politik.
“Bagaimana 4 Pilar bisa menjadi pemersatu di tengah situasi politik yang cenderung memecah belah masyarakat?” tanya Sutrisno.
Malik menjawab dengan menekankan bahwa 4 Pilar seharusnya menjadi common ground yang mengatasi sekat-sekat politik. “Politik boleh berbeda, tapi komitmen terhadap 4 Pilar harus sama. Ini adalah konsensus nasional yang tidak boleh dinegosiasikan oleh kepentingan politik apapun,” tegasnya.
Pertanyaan keempat datang dari Agus Salim, pegiat ekonomi kreatif dari Desa Rengging, yang mengaitkan 4 Pilar dengan pengembangan ekonomi lokal.
“Bagaimana nilai-nilai 4 Pilar dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan?” tanyanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Malik memaparkan konsep ekonomi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. “Ekonomi yang sesuai dengan Pancasila adalah ekonomi yang tidak semata berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial,” jelasnya.
Pertanyaan terakhir diajukan oleh Miftahul Huda, tokoh pemuda dari Desa Troso, yang menanyakan tentang relevansi 4 Pilar dalam konteks revolusi industri 4.0 dan transformasi digital.
“Apakah 4 Pilar masih relevan di era disrupsi digital dan bagaimana kita memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat?” tanyanya.
Jamaludin Malik merespons dengan menegaskan universalitas nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar. “Nilai-nilai dalam 4 Pilar bersifat universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks kekinian tanpa kehilangan esensinya,” jelasnya.
Di akhir acara, Camat Pecangaan, Drs. Hariyanto, M.M., dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Jamaludin Malik dan mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
“Sosialisasi 4 Pilar tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Perlu ada tindak lanjut konkret untuk memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar tertanam dalam kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Jepara, KH. Abdul Wahid Zuhdi, yang juga hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya pemahaman keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Islam dan kebangsaan tidak bertentangan. Justru Islam mengajarkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Pemahaman agama yang benar akan menopang penguatan 4 Pilar,” katanya.
Jamaludin Malik menutup acara dengan mengajak seluruh peserta untuk menjadi duta 4 Pilar di lingkungan masing-masing. Ia juga menyerahkan sejumlah buku dan materi edukasi tentang 4 Pilar kepada perwakilan 25 desa.
“Mari kita jadikan 4 Pilar bukan sekadar konsep yang kita hafalkan, tetapi nilai-nilai yang kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Acara sosialisasi diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengimplementasikan 4 Pilar MPR RI dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan desa